Ada Vaksin, Kapan Waktu yang Tepat untuk Sambut Turis Asing?

Ilustrasi turis mancanegara memegang ponsel dan peta.(SHUTTERSTOCK/SOLOVIONA LIUDMYLA)

ihgma.com – Indonesia resmi memperpanjang larangan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia selama dua pekan setelah sebelumnya larangan berlaku pada 22 Desember 2020-8 Januari 2021.

Adapun, kebijakan tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartanto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, mengutip Kompas.com, Senin (11/1/2021).

Meski larangan bagi WNA untuk masuk ke Indonesia nantinya tidak akan diperpanjang, namun wisatawan mancanegara (wisman) masih dilarang untuk berkunjung berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Melalui Permenkumham tersebut, hanya WNA yang melakukan perjalanan bisnis saja yang diizinkan memasuki wilayah Indonesia.

Epidemiolog Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra mengatakan, meski program vaksinasi Covid-19 sudah dimulai pada Rabu (13/1/2021), pembukaan perbatasan negara tidak dapat langsung dilakukan.

“Perkiraan akhir tahun mendekati 40-50 persen populasi Indonesia yang tervaksin. Buka perbatasan harus tunggu lagi,” ungkapnya kepada Kompas.com, Rabu.

Menurutnya, meski 70 persen populasi Indonesia sudah menerima vaksin Covid-19 atau setidaknya Nusantara sudah terjadi herd immunity, namun pembukaan perbatasan tetap harus menunggu.

Pasalnya, jika wisatawan mancanegara (wisman) langsung diizinkan melancong ke Indonesia, langkah tersebut kata Hermawan merupakan langkah yang tergesa-gesa, gegabah, dan terburu-buru.

Meski akhir 2021 diperkirakan sebanyak 40-50 persen populasi masyarakat sudah menerima vaksin, namun untuk angka 70 persen diperkirakan dapat dicapai akhir 2022.

Hermawan tidak menampik bahwa pencapaian persentase tersebut mungkin akan melebihi tahun depan, dan pembukaan perbatasan negara tidak akan terjadi hingga 2-3 tahun mendatang.

“Sekarang bayangkan, sudah bulan ke-11 Indonesia terkena Covid-19 dan kita belum melewati puncak kasus karena banyak kebijakan yang tidak konsisten. Kita belum punya penyelesaian,” jelasnya.

Melansir Kompas Rabu (13/1), menurutnya, jika kebijakan pemerintah terus tidak konsisten namun perbatasan negara segera dibuka, maka ekonomi bisa tetap terpuruk, aktivitas sosial terhambat, dan pariwisata menjadi babak belur.

Protokol kesehatan tetap dipatuhi sambil menunggu

Meski program vaksinasi Covid-19 sudah dimulai, namun Hermawan mengimbau agar masyarakat termasuk pelaku industri pariwisata tetap patuh akan protokol kesehatan sembari menunggu perbatasan negara dibuka untuk wisman.

“Ada vaksin tetap harus waspada tinggi. Ada vaksin juga tidak semua tiba-tiba divaksin, tapi bertahap dengan sasaran tentu karena dosis terbatas,” jelasnya.

Selain itu, jika melihat kondisi Covid-19 di Indonesia saat ini, Hermawan mengatakan bahwa banyak rumah sakit rujukan Covid-19 yang sudah penuh.

Tidak hanya itu, sejumlah fasilitas isolasi mandiri pun penuh tidak hanya di area Jabodetabek namun kota-kota besar lainnya di Indonesia.

“Tetap jaga jarak, pakai masker, jauhi kerumunan. Protokol kesehatan diperketat karena fasilitas kesehatan penuh. Kalau tidak diperketat, akan banyak yang sakit,” pungkasnya.

Untuk diketahui, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia dimulai pada Rabu dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 produksi Sinovac.

Adapun, vaksin Sinovac telah mendapat izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Leave a Reply