Pemerintah Bakal Fokus Bantu Sektor Pariwisata hingga 2021

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan sejumlah sektor usaha masih akan sulit bangkit pada 2021 atau setelah dihantam pandemi virus corona.(Dok. Kementerian Keuangan).

ihgma.com – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan sejumlah sektor usaha masih akan sulit bangkit pada 2021 atau setelah dihantam pandemi virus corona. Beberapa sektor itu, misalnya transportasi, akomodasi, dan pariwisata.

Dilansir CNNIndonesia Jumat (25/9), Febrio mengungkapkan pemerintah akan terus memberikan bantuan untuk sektor usaha yang terdampak pandemi hingga 2021. Hanya saja, pemerintah bakal fokus pada sektor-sektor yang terpukul sangat dalam karena jumlah anggaran dikurangi.

“Kami lihat bisa mulai dikurangi (bantuan) untuk tahun depan. Lalu berbagai sektor, kami harus lihat detail, sektor mana saja yang terpukul,” ucap Febrio diskusi virtual Kupas Tuntas Ekonomi dan APBN,” Jumat (25/9).

Menurutnya, pemerintah tak mungkin memberikan stimulus secara merata. Sebab, ada beberapa usaha yang akan bangkit dengan cepat sejalan dengan berkurangnya kasus penularan virus corona.

“Pemerintah akan lihat sektor demi sektor, tidak bisa umum melihat semua akan susah. Ada juga pengusaha bisa membaik dengan cepat,” tutur Febrio.

Ia menyatakan beberapa usaha bahkan masih tumbuh saat pademi. Salah satunya adalah perusahaan di sektor telekomunikasi.

“Dalam kondisi sekarang bagus terutama telekomunikasi. Sektor paling vibrant, tumbuh dua digit tahun ini,” jelas Febrio.

Sebagai informasi, total anggaran penanganan pandemi virus corona tahun ini sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.

Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.

Kemudian, pemerintah mengurangi dana penanganan pandemi virus corona tahun depan menjadi hanya Rp356,5 triliun. Dana itu akan digunakan untuk sektor kesehatan sebesar Rp25,4 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun, K/L dan pemda Rp136,7 triliun, dukungan untuk UMKM Rp48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, dan insentif usaha Rp20,4 triliun.

Leave a Reply