Pencabutan Moratoriun Izin Hotel Dikecam DPRD

YOGYAKARTA, IHGMA.com – Kebijakan Pemkot Yogyakarta mencabut moratorium izin pembangunan hotel skala terbatas dikecam kalangan legislatif di DPRD Kota Yogyakarta. Mereka meminta Perwal No 85 Tahun 2018 yang dijadikan landasan Pemkot segera dicabut.

“Kami mendesak Pemkot Yogyakarta untuk menarik kembali Perwal 85/2018 dan melakukan evaluasi dengan melibatkan komponen-komponen masyarakat termasuk DPRD,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (3/1/2019).

Sebagaimana diketahui, moratorium izin pembangunan hotel yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014 secara resmi berakhir tanggal 31 Desember 2018. Setelahnya Pemkot Yogya memutuskan membuka moratorium secara terbatas.

Sebagai landasan hukum atas kebijakan tersebut, Pemkot Yogyakarta akhirnya menerbitkan Perwal No 85 Tahun 2018 yang memperbolehkan pembangunan hotel bintang 4, hotel bintang 5 dan guest house. Perwal ini hanya berlaku setahun.

Nasrul menilai terbitnya Perwal bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Tak hanya itu, dia menuding keputusan Pemkot Yogya lebih memihak kalangan investor perhotelan.

Kecaman serupa juga disampaikan anggota Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto. Menurutnya, ada beberapa catatan yang semestinya dipertimbangkan Pemkot Yogya sebelum mencabut moratorium izin pembangunan hotel.

“Pertama, pada saat moratorium masih diberlakukan saja masih ada investor yang melanggar aturan dengan sengaja menabrak atau mengakali aturan pemkot sehingga menurunkan marwah atau wibawa pemerintah kota,” paparnya.

“Kedua, masih banyaknya masyarakat yang mengeluh dan mengadukan ke DPRD Kota Yogyakarta maupun ke lembaga Ombudsman mengenai dampak pembangunan hotel atau hunian bertingkat yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan hidup,” lanjutnya.

Selanjutnya, Fokki menyoroti belum adanya bukti empirik atas kontribusi hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Sebab, sejauh ini Pemkot Yogya belum menyiapkan sistem yang integral terhadap potensi PAD dari pajak hotel.

“Pemkot Yogyakarta juga tidak pernah melibatkan DPRD dalam penyiapan kebijakan pencabutan moratorium ini. Padahal kedudukan DPRD kota Yogyakarta sebagai salah satu unsur pemerintah daerah tidak boleh dinafikan begitu saja,” tutupnya.(detik.com)

Leave a Reply