Perlukah Pemerintah Mengeluarkan Sertifikasi New Normal Untuk Hotel & Restoran

Foto : Bustamar KOTO (doc penulis sendiri)

Penulis : Bustamar KOTO / Praktisi Perhotelan

IHGMA.com – Pandemik COVID19 mengakibatkan dampak negatif yang luar biasa kepada dunia usaha, tidak terkecuali industri perhotelan.  Sejak COVID19 mewabah sejak Februari 2020 di Indonesia, dunia usaha perhotelan masih belum mampu bangkit sepenuhnya seperti sedia kala dikarnakan belum berakhirnya wabah COVID19 yang berdampak langsung dengan berkurang secara drastis kegiatan perjalanan wisata dan kegiatan kegiatan pertemuan di hotel.

Tulisan dikirim oleh penulis dan diterima oleh redaksi ihgma.com Senin 24/8/2020, Dalam rangka menghidupkan kembali sektor pariwisata pemerintah sudah mengambil berbagai langkah langkah aksi seperti membuat protokol NEW NORMAL, sosialisasi pencegahan COVID19, pelaksanaan rapid test serta mengintruksikan lembaga pemerintahan untuk melaksanakan kegiatan secara terbatas agar roda ekonomi berjalan.

Sebelumnya beberapa pemerintah daerah memberlakukan wajib rapid test kepada hotel hotel yang beroperasional atau hotel yang akan membuka kembali operasional mereka setelah tutup. Kewajiban Rapid Test terhadap dunia usaha ini menurut saya tentunya akan sangat memberatkan apalagi hotel hotel kecil yang mempunyai cash flow terbatas, ditengah kesulitan cash flow karna terhenti beroperasi dan tidak adanya tamu, mereka masih dibebankan dengan biaya biaya seperti kewajiban rapid test yang sebenarnya tidak memberikan dampak yang signifikan. Sebagai gambaran, suatu hotel yang melaksanakan Rapid Test untuk semua karyawannya pagi hari dan hasilnya negative, malam harinya karyawan hotel yang bersangkutan tentunya mempunyai aktifitas lain dan berinteraksi dengan berbagai lingkungan dan orang lain, sehingga hasil Rapid Test pagi hari menjadi tidak dapat dijadikan jaminan bahwasanya hotel tersebut bebas dari penderita atau Carrier.

Begitu juga kebijakan sertifikasi Kehidupan Baru atau New Normal yang diberlakukan beberapa daerah di Indonesia, baik itu dilakukan secara institusi oleh pemerintah daerah maupun diberlakukan di level korporasi oleh berbagai hotel dengan berbagai macam branding sertifikasi bukanlah langkah yang efektif dalam menekan penyebaran COVID19. Kegiatan sertifikasi menambah beban baik itu biaya, tenaga dan waktu namun juga akan menimbulkan tumpeng tindih dan budgeting ganda dengan gugus tugas COVID19 yang sudah terbentuk disetiap daerah.  Begitu juga sertifikasi tidak akan efektif jika tidak dilakukan oleh seluruh bidang usaha dan unit usaha mulai dari usaha berskala besar sampai dengan level UKM dan kaki lima yang ada didaerah ataupun negara tersebut tanpa terkecuali yang pada kenyataannya dilapangan sangat sulit dan hampir tidak mungkin dilakukan.

Sertifikasi dan kewajiban Rapid Test untuk hotel juga tidak akan efektif dan sia sia jika seluruh tamu yang datang menginap dan beraktifitas di hotel tidak mengikuti test SWAB sebelum datang dan beraktifitas dihotel, langkah mewajibkan Rapid Test apalagi test SWAB kepada seluruh tamu tentunya bukan pilihan terbaik dan kontra produktif terhadap rencana pemerintah dan seluruh pelaku pariwisata khususnya perhotelan dalam menggairaihkan kembali sektor perhotelan.

Lalu jika Rapid Test terhadap seluruh karyawan, Sertifikasi Kehidupan Baru/New Normal kepada hotel hotel dianggap tidak efektif dan cenderung hanya menghabiskan waktu, biaya dan tenaga dalam meningkatkan kembali sektor pariwisata khususnya perhotelan, apa solusi lainnya?

Menurut pendapat saya, ada beberapa langkah yang lebih sederhana yang dapat diambil:

  1. Rapid Test dilakukan oleh pemerintah daerah, namun bukan hanya kepada sektor perhotelan atau dunia usaha namun menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat khususnya untuk daerah daerah yang rawan atau berstatus merah dan hitam. Sementara untuk daerah berstatus Kuning cukup dilakukan di cluster cluster terdampak.
  2. Sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat tanpa terkecuali tentang pencegahan penyebaran COVID19 seperti kewajiban memakai masker, mencuci tangan dan social distancing, jika perlu diberlakukan hukuman social kepada pelanggar seperti membersihkan fasilitas umum dll. Dengan adanya kesadaran dan pemahaman menyeluruh tentang COVID19, masyarakat dalam hal ini selaku pengguna jasa akan melakukan seleksi alami terhadap pelaku usaha yang tidak memberlakukan protokol kesehatan.
  3. Protokol Kesehatan bagi dunia usaha yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan atau panduan New Normal oleh KEMENPAREKRAF bekerjasama dengan PHRI & IHGMA dipakai sebagai acuan bagi hotel hotel dalam pelaksanaan operasional harian dunia usaha dalam rangka langkah pencegahan penyebaran COVID19.
  4. Pemerintah dalam hal ini gugus tugas COVID19 bekerjasama dengan PHRI, IHGMA di daerah masing masing memastikan dunia usaha khususnya perhotelan di daerah tersebut mengikuti panduan Protokol Kesehatan New Normal dan memberikan teguran atau bahkan hukuman sementara jika Hotel dan dunia usaha tidak menerapkan Protokol Kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.
  5. Perlunya membangun kesadaran pelaku usaha dalam hal ini perhotelan dan restaurant untuk bertanggung jawab menjaga kesehatan karyawan dan pelanggannya dengan mengoptimalkan peran asosiasi seperti PHRI dan IHGMA dalam memberikan panduan, pelatihan dan pengawasan.

Tulisan diatas adalah pendapat pribadi penulis dan dapat digunakan sebagai bahan diskusi lanjutan bagi para pemangku kebijakan dan pelaku usaha khususnya didunia perhotelan

Leave a Reply