79.100 Karyawan Dirumahkan, FSPM Sampaikan Aspirasi PHK Sepihak ke DPRD Bali

Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) regional Bali menggelar aksi saat Hari Buruh yang diterima perwakilan anggota Dewan di Wantilan DPRD Bali, Denpasar, Sabtu 1 Mei 2021. Dalam aksinya mereka menuntut untuk memindak sejumlah hotel yang memberhentikan karyawan secara sepihak. Sebelum memasuki wantilan, para buruh diwajibkan melakukan swab gratis di depan gedung DPRD. - 79.100 Karyawan Dirumahkan, FSPM Sampaikan Aspirasi PHK Sepihak ke DPRD Bali

ihgma.com – Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali mengungkap data jumlah pekerja formal yang dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dampak pandemi Covid-19.

Melansir Bali Tribun, pada momen peringatan Hari Buruh yang jatuh pada Sabtu 1 Mei 2021 disebutkan, jumlah pekerja yang dirumahkan berada di angka sekitar 79.100 orang.

Sedangkan pekerja yang mengalami PHK berada di angka 3.300 orang.

“Data terkini yang kami peroleh dari kabupaten/kota, yang dirumahkan itu sekitar 79.100 orang, kemudian yang di PHK sekitar 3.300 orang,” kata Kepala Disnaker dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda saat dihubungi, Sabtu.

Menurut Ngurah Arda, data gelombang pekerja yang dirumahkan dan di-PHK di Bali belum menunjukkan grafik yang menurun kendati vaksinasi Covid-19 untuk pelaku pariwisata sudah dilakukan.

Meski tak merinci jumlah angka pekerja yang dirumahkan dan di PHK pada masing-masing kabupaten/kota, ia memastikan Kabupaten Badung menempati posisi teratas jumlah pekerja yang dirumahkan dan di-PHK.

“Karena kan Badung paling banyak perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata,” jelasnya.

Di tengah situasi itu, Ngurah Arda berharap gelombang PHK dan dirumahkan kepada pekerja di Bali segera berhenti.

Ia mendorong agar perusahaan tetap memperhatikan para pekerja terlebih saat situasi yang serba sulit seperti saat ini.

Sementara itu, dalam memperingati Hari Buruh, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali menyampaikan aspirasi ke DPRD Bali. Kedatangan puluhan anggota FSPM Bali ini diterima Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Suyasa, Ketua Komisi IV DPRD Bali, Gusti Agung Budiarta serta anggota Komisi IV DPRD Bali, Ni Wayan Sari Galung di wantilan.

Sebelum masuk ke lokasi acara peserta aksi mengikuti swab test.

Koordinator Aksi yang juga Sekretaris FSPM Regional Bali, I Dewa Made Rai Budi Darsana mengatakan, saat pandemi Covid-19 ini banyak pekerja, khususnya di hotel yang mendapat perlakuan tidak adil dari oknum pengusaha.

Padahal sudah ada Surat Edaran Gubernur Bali yang tidak memperbolehkan melakukan PHK dengan alasan pandemi Covid-19.

Namun, ia mengatakan pekerja di tiga hotel yakni Hotel W di Seminyak, F di Sanur, dan Hotel S di Nusa Dua.

“Kami datang ke DPRD Bali dan meminta perlindungan karena pemerintah tidak sungguh-sungguh melindungi dan mensejahterakan rakyatnya,” kata Rai.

Pihaknya pun sebelumnya mengaku sudah mengadukan hal itu ke DPRD Bali dan pemilik hotel sudah diundang ke sana.

Akan tetapi yang datang bukan owner dari tiga hotel tersebut.

Pihaknya pun mengadukan Dinas Tenaga Kerja dan pengawas tenaga kerja lamban dalam melakukan penanganan masalah ini.

“Bali telah memiliki Perda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja, akan tetapi hilang ditelan bumi dan tidak ada apa-apa, ditambah lagi dengan adanya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang semakin tidak berpihak pada pekerja,” katanya.

“Kita ingin tahu apakah Gubernur Bali, DPRD Bali berani menunjukkan sikap tegasnya pada oknum pengusaha itu. Pengusaha selalu menggiring agar kami melawan pengusaha itu di pengadilan yang pasti kami akan kalah. 3 hotel melakukan PHK, sekarang apakah pemimpin Bali berani merekomendasikan untuk menutup 3 hotel itu,” katanya.

Dalam penyampaian aspirasi tersebut mereka menyampaikan 6 tuntutan yakni memanggil owner Hotel W, Hotel F, dan Hotel S.

Kedua, memberi sanksi tegas bagi pengusaha yang tidak mengindahkan SE Gubernur dengan melakukan PHK.

Ketiga, meminta pengawas tenaga kerja untuk mengusut tuntas pengusaha yang menghalangi kebebasan berserikat.

Keempat, meminta pengawas tenaga kerja bekerja profesional dan tidak kompromi dengan oknum pengusaha.

Kelima, meminta Pemerintah Bali menyampaikan aspirasi mereka ke Mahkamah Agung agar mencabut UU Cipta Kerja.

Keenam, menerapkan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan agar pekerja punya kepastian dan keberlangsungan dalam bekerja.

Sementara itu, salah seorang pekerja dari Hotel W Seminyak yang mengalami PHK, Gusti Ngurah Adi Saputra mengaku sudah bekerja 10 tahun dengan status permanen.

Namun dia di PHK dengan alasan yang tidak jelas, bahkan mengirim surat PHK dirinya melalui Pos.

“Awalnya saya disuruh mengundurkan diri secara sukarela. Kedua, akhirnya saya dikirimi surat PHK melalui Pos dan tidak manusiawi sekali,” katanya.

Ia pun telah melakukan upaya melalui Komisi IV DPRD Bali dan ikut mediasi ketenagakerjaan dengan PBHI dimana sudah diberikan anjuran untuk dirinya dipekerjakan kembali.

Namun pihak owner tak mengindahkan hasil mediasi tersebut.

Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Suyasa mengatakan pihaknya tetap berpihak pada buruh.

“Sudah saatnya kita tegas. Pemerintah Bali tegas. Bila perlu jika terus membandel harus berani menutup usaha hotel tersebut,” katanya.

Ketua Komisi IV DPR Bali, I Gusti Agung Budiarta mengatakan, terkait penyelesaian PHK sepihak oleh tiga hotel ini pihaknya telah memanggil pihak hotel.

Namun yang datang hanya manajemen dan bukan owner.

“Saya minta 7 hari dituntaskan, setelah itu panggil Kadis Tenaga Kerja dan sampai saat ini belum ada laporan,” katanya.

Pihaknya mengatakan minggu depan akan kembali memanggil Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali untuk mempertanyakan progres penyelesaian kasus ini.

Pihaknya mengaku akan memanggil kedua kali owner hotel tersebut.

Apabila pada panggilan ketiga tak diindahkan oleh owner dan masih membandel, maka pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur Bali untuk menutup usaha tersebut.

“Kalau tiga kali kami panggil dan masih membandel, akan kami keluarkan rekomendasi untuk melakukan penutupan. Menutup usaha adalah satu-satunya yang bisa dilakukan kalau sudah membandel,” katanya.

“Tidak ada istilah PHK sepihak, apalagi masih dalam masa pandemi. Seharusnya ada negosiasi kedua pihak dulu,” imbuhnya.

Jajaran Polresta Denpasar mengamankan jalannya aksi demo buruh di Renon, Denpasar.

Dalam pengamanan tersebut, Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan memimpin apel dan kesiapan anggota, baik dari Polresta Denpasar, Polsek, Pecalang, Satpol PP di-backup Polda Bali.

Polresta Denpasar dan Polsek jajaran mengerahkan 390 personel, Sat Brimob Polda Bali 30 orang, Polda Bali 81 personel, Pecalang 60 orang dan Satpol PP Kota Denpasar 30 petugas.

“Sesuai jadwal yang diberikan bahwa pada 1 Mei kita memperingati hari Buruh. Mengantisipasi kegiatan serupa, bahwa kita benar-benar siap, apalagi di tengah masa pandemi Covid-19,” ujar Kapolresta.

 

Leave a Reply