Bapenda Badung Akan Turun Cek Izin Bangunan Vila, Kalau Hanya Punya IMB Rumah Maka Dibuatkan NPWPD

Ilustrasi Private Pool Villa

ihgma.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menduga banyak bangunan villa yang belum memiliki izin.

Meskipun ada yang memiliki izin, namun izinnya hanya sebatas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah.

Hal itu dilakukan untuk menghindari pengenaan pajak.

Keberadaan villa berkedok rumah mewah di Kabupaten Badung pun kini menjamur.

Properti mewah hanya memiliki IMB rumah itu bukan untuk ditempati melainkan disewakan kepada wisatawan.

Disinyalir usaha seperti ini banyak berdiri di kawasan pemukiman yang dekat dengan objek wisata, seperti Canggu, Seminyak, Tumbak Bayuh.

Kepala Bapenda dan Pasedahan Agung Badung, I Made Sutama (Foto: TRIBUN BALI/I KOMANG AGUS ARYANTA)

Menyikapi kondisiini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pesedahan Agung Kabupaten Badung pun akan melaukan pemeriksaan secara langsung ke lapangan.

Hal itu dilakukan guna meningkatkan pendapatan di masa Pandemi Covid-19.

Kepala Bapenda Badung, I Made Sutama mengatakan rumah mewah yang disewakan untuk wisatawan kini menjadi sasaran untuk meningkatkan pendapatan.

Pasalnya walau izinnya rumah tinggal namun bisa dikenakan pajak dengan di buatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

“Kalau ada rumah mewah, kan disewakan untuk wisatawan. Ini yang akan kami sasar untuk meningkatkan pendapatan,” ungkapnya Senin 5 April 2021.

Bila menemukan adanya vila berkedok rumah mewah beroperasional, pihaknya akan membuatkan NPWPD tersebut.

NPWPD diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas serta sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

“Sebelum kita kenakan pajak akan dibuatkan NPWPD, kalau sudah punya NPWPD baru kita tagih pajaknya,” ucapnya.

Birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan ini mengakui Pandemi Covid 19 yang melanda sejak bulan Maret 2020 telah berdampak luas pada sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung Pemerintah Kabupaten Badung.

Akibatnya, pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami penurunan sangat dalam.

“Karena itu, di tengah situasi sulit dan tidak menentu, kami telah berupaya optimal agar penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap mengalir ke kas daerah,” bebernya.

Dikutif Bali Tribun, lebih lanjut diriya mengatakan, beberapa upaya ekstensifikasi dan intensifikasi dalam situasi Pandemi Covid 19 yang dilaksanakan dalam rangka tetap mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung, seperti pengawasan oleh petugas untuk Wajib Pajak yang masih beroprasi.

Selain itu menyampaikan surat imbauan untuk tetap melakukan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak daerah, termasuk melakukan penagihan piutang pajak.

Pada Tahun 2020, Wajib Pajak baru yang terdaftar sejumlah 851 yang terdiri atas Wajib Pajak Hotel sejumlah 361, Wajib Pajak Restoran sejumlah 241, Wajib Pajak Hiburan sejumlah 79, Wajib Pajak Air Tanah sejumlah 130, Wajib Pajak Parkir sejumlah 3, Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sejumlah 1, Wajib Pajak Reklame sejumlah 36.

Setelah  terjadi Pandemi Covid-19, kata Sutama jumlah Wajib Pajak Tutup baik secara permanen maupun tutup operasional sementara sejumlah 1.456 Wajib Pajak dengan rincian Wajib Pajak Hotel sejumlah 704, Wajib Pajak Restoran sejumlah 552, Wajib Pajak Hiburan sejumlah 167, Wajib Pajak Parkir sejumlah 7, Wajib Pajak Air Tanah sejumlah 15 dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam sejumlah 1.

“Jadi tahun lalu ada penambahan wajib pajak, namun tercatat di tahun 2021. Sehingga wajib pajak di Tahun 2021 bertambah menjadi 1.456. Pertumbuhan Wajib Pajak  baru ini terutama pada Triwulan I Tahun 2020 sebelum terjadinya Pandemi Covid 19,” tungkasnya.

 

Leave a Reply