PHRI Dukung Penertiban Izin Penginapan Berkelas Hotel Tapi Miliki Izin Indekos

PONTIANAK, IHGMA.com – Ketua PHRI Kalbar Yuliardi Qamal mendukung upaya pemerintah dalam menertibkan izin, karena suatu usaha itu tergantung izin yang dikantongi.

Berkaitan dengan penyesuaian izin penginapan yang telah berstandar hotel tapi masih mengantongi izin indekos tentunya sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pembinaan pada para pengusaha.

Pemerintah selaku pemangku kepentingan harus mensosialisasikan kepada para pengusaha bahwa sebuah rumah inkos itu apa-apa kriterianya dan begitu juga dengan hotel.

Tugas dari pemerintah adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman supaya mereka berusaha dengan cara yang legal. Cara legal itu biasanya di lihat dari perizinan yang dikantongi apa-apa saja.

Apabila memang ditemukan pelanggaran, harus diberikan pembinaan terlebih dahulu.
Biar bagaimana pun sebagai pengusaha kita harus ada memberikan sumbangsih untuk daerah.

Pemerintah juga harus adil dalam menerapkan penarikan pajak misalnya. Pajak yang dibebankan tidak harus sama dengan hotel-hotel besar, sehingga ada faktor keadilan di situ.

Masyarakat yang berusaha itu tidak perlu di takut-takuti, karena membuat usaha sekarang ini tidak mudah. Sekarang mereka sudah punya usaha jadi tolong di bina yang mana baik nya dengan pemerintah. Kita setuju berkaitan penyesuaian izin yang ada, karena itu bentuk legal dari usaha yang dijalankan.

Pemerintah harus menegakkan aturan seharusnya, tetapi harus mengedepankan soal keadilan itu.

Terkait beberapa penginapan yang memiliki fasilitas sekelas hotel tapi masih mengantongi izin indekos, saya tidak bisa memberikan komentar itu langsung saja pemerintah yang menanganinya. Bagaimana pun saya wadahnya, apa lagi yang bisa memberisangsi itu pemerintah.

Harus ada ketegasan juga dari pemerintahan, karena pajak hotel restoran itu harus 10% dan harus merata. Tidak boleh gara-gara hal itu lalu mengelakkan cuma 5% saja dan sanksi itu bisa dikeluarkan oleh pemerintah.

Pemerintah bisa memberikan teguran sebelum memberi sanksi dan harus ada unsur pembinaan juga.

Untuk hotel sebetulnya k sudah ada kriteria-kriterianya, mmisalnya hotel menerima tamu harian, izin yang jelas dan banyak lagi kriteria hotel berdasarkan aturan yang ada.

Jadi kalau pemerintah ingin merapikan izinnya, merupakan suatu kebijakan yang garus kita dukung. Sehingga saat berusaha punya aturan yang memang sudah di gariskan.

Kalau kami di PHRI sudah pasti anggota-anggota yang patuh hukum soal ijin dan sebagainya.

Soalnya pada saat mereka masuk anggota PHRI, sudah pasti surat oprasional sebuah penginapan, sebuah hotel sudah pasti saya minta baru mereka bisa masuk.

Kalau misalnya pemerintah menertibkan izin-izin itu, berarti suatu tindakan yang benar dilakukam oleh pemerintah.

Kalau misalnya di temukan hal itu adakan unsur pembinaan pemerintah. Itu pemerintah harus memberi tau, bagaimana seharusnya.

(tribunnews)

Leave a Reply