Segerakan Soft Loan Buat Bali, Pelaku Pariwisata Sambut Baik Perluasan Dana Hibah

Pariwisata di bali (Foto: Kemenparekraf)

ihgma.com – Program pinjaman lunak atau soft loan yang diminta Gubernur Bali Wayan Koster kepada Kemenparekraf, sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi disektor pariwisata Bali dampak dari pandemi Covid-19 tengah dalam pembahasan di Komite PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Ketua PHRI Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya SE MBA menyampaikan, pinjaman lunak ini sangat diharapkan bagi pelaku pariwisata di hotel dan restoran.

“Kita selalu berharap yang penting nanti ada berupa pinjaman lunak, walaupun mungkin tidak full barangkali Rp 9,4 triliun (disetujui sepenuhnya oleh pemerintah pusat). Industri pariwisata di Bali sudah shutdown artinya collaps, berdarah-darah karena sudah setahun berlalu pandemi Covid-19 ini,” ujar Agung Ray yang juga selaku Wakil Ketua PHRI Bali, Selasa 23 Maret 2021.

Diharapkan soft loan ini dapat segera terealisasi secepatnya karena belum tahu kapan pandemi akan berakhir dan industri pariwisata (khususnya hotel dan restoran) dapat memulai kembali atau restart usahanya.

Ilustrasi restoran sepi tanpa pengunjung. (Dok. Shutterstock/Viktoriya Pavliuk)

Sudah setahun berlalu pandemi Covid-19, menurutnya banyak properti hotel dan vila di Bali sudah mulai rusak karena tidak dihuni oleh tamu.

“Contohnya saya sendiri punya beberapa vila ya, kalau saya restart bisnis itu tentu akan perlu renovasi. Renovasi kamar, renovasi pool-nya karena lama tidak dipakai karena tidak ada tamu menempati. Ini perlu biaya besar, minimal Rp 50 juta akan habis per vila,” papar Agung Ray.

Disamping itu untuk restart bisnis kita perlu modal kerja untuk operasional cost akan membutuhkan dana cukup tinggi, seperti membayar listrik, membayar gaji karyawan dan juga maintenance yang harus dilakukan.

Jika soft loan terealisasi, industri pariwisata tentu akan langsung mengajukan permohonan ke Himpunan Bank Negara (Himbara) yang ditunjuk seperti Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN.

Diharapkan program soft loan realisasi penyalurannya juga dapat melalui Bank Daerah ataupun BPR.

“Tergantung kebijakan dari pemerintah itu sendiri melalui mana akan disalurkan seandainya sudah disetujui. Kelihatannya masih dalam pembahasan tahap final. Ini karena banyak prioritas lain yang diambil dari APBN itu tidak gampang,” jelasnya.

Untuk lanjutan program dana hibah pariwisata dari Kemenparekraf di tahun ini, Agung Ray berharap Provinsi Bali kembali mendapat porsi dana hibah pariwisata seperti tahun lalu.

Dan karena penerima dana hibah pariwisata nantinya tidak hanya hotel dan restoran, tetapi penerimanya diperluas, harapannya Bali mendapat dana hibah lebih besar daripada tahun lalu.

“Kalau bisa program itu dilanjutkan tahun ini, dan penerimanya diperluas dengan stakeholder pariwisata lainnya (di luar hotel dan restoran) tentu harus lebih besar (dari sebelumnya). Karena anggota kita saja tidak 100 persen mendapatkan dana hibah karena terkendala beberapa persyaratan,” harap Agung Ray seperti dilansir Bali Tribune.

Ilustrasi room atendant saat membersihkan kamar hotel Foto: Dok. Kemenparekraf

Ketua DPD Asita 1971 Bali I Putu Winastra, senang mendengar adanya kabar baik.

Ihwal soft loan Rp 9,4 triliun yang diajukan Pemprov Bali dan kini sedang dibahas pemerintah pusat. Ia menyambut baik rencana penerima dana hibah diperluas.

Sebab asosiasi biro perjalanan, kata dia, benar-benar seperti mati segan hidup tak mau selama masa pandemi ini.

Tidak ada bantuan sebelumnya, sementara member Asita harus berjuang di tengah mati surinya pariwisata Bali.

Pengeluaran terus berjalan, namun pemasukan hampir zero income selama setahun lebih.

Untuk itu, sarjana sosial ini berharap pemerintah bisa melihat asosiasi biro perjalanan wisata ini.

Apalagi dalam industri pariwisata, keberadaan biro perjalanan wisata juga sangat vital.

Sebab biro perjalanan wisata, membantu mencarikan tamu asing, membuat paket bersama hotel dan restoran, serta destinasi. Lalu menjual dan mempromosikannya demi kemajuan pariwisata Bali.

Berfoto bersama Menteri Sandiaga Uno, Ketua IINTOA Paul Edmundus, Putu Ketua Asita Bali 1971, Meilan Bali Star Tour Carla GM Panorama Bali

Namun saat musibah seperti ini, belum ada bantuan kepada biro perjalanan wisata. Dimana rata-rata usahanya terseok-seok saat ini.

Selain itu, efeknya juga menyebabkan guide tidak bekerja, sopir menganggur. Dan masih banyak lagi.

Waketum DPP Asita 1971 ini, berharap ada uluran tangan pemerintah dalam hal ini.

Khususnya dalam membantu bangkitnya member asosiasi biro perjalanan ketika pariwisata mulai berjalan kembali.

“Berkaitan dengan soft loan, kami sebagai pelaku pariwisata selalu mendorong pemerintah agar soft loan ini benar-benar bisa direalisasikan. Kenapa demikian? karena kami sebagai pelaku pariwisata sangat membutuhkan modal kerja ketika memang Bali benar benar dibuka,” ujarnya kepada Tribun Bali, Selasa.

Sebab banyak hal yang harus dilakukan oleh industri, misalnya persiapan pembukaan tentunya kantor, hotel, dan restoran harus memperbaiki banyak hal yang rusak atau mungkin dana maintenance service dan sebagainya.

Apalagi sudah hampir setahun lebih tidak beroperasi.

“Untuk itu kami benar-benar berharap soft loan ini memang ada nantinya,” tegas Winastra.

Citadines Berawa Beach Bali. ©Citadines Berawa Beach Bali

Terkait hibah pariwisata yang diperluas itu, kata dia, adalah memang perjuangan Asita 1971 salah satunya, agar hibah itu juga diberikan kepada asosiasi di luar hotel dan restoran.

“Karena kami di biro perjalanan wisata dan teman-teman industri pariwisata lainnya juga membayar pajak,” sebutnya. Jadi harus ada keadilan juga dari pemerintah untuk memberikan hibah tersebut. Intinya walaupun sedikit tetapi ada sebuah keadilan di sana.

“Kalau sekarang kan masih wacana saja bergulir sampai kapan kita gak tahu. Oleh karena itu ke depan dengan situasi dan pengalaman Covid-19 ini. Saya kira pemerintah perlu merancang sebuah sistem,” katanya.

Sehingga pemerintah, terutama kementerian pariwisata dan dinas pariwisata mempunyai data yang benar-benar valid terhadap industri pariwisata itu sendiri.

“Sebab saya meyakini tidak ada data yang valid yang dimiliki pemerintah selama ini,” ujarnya.

Sebab terlihat masih simpang siur di lapangan. Semisal biro perjalanan wisata yang masih berjalan berapa banyak, lalu yang sudah tutup berapa banyak, kemudian ada biro perjalanan wisata tanpa izin.

“Nah ini kan masih amburadul,” ucapnya.

Makanya ke depan diharapkan, harus ada sistem dan menjadi database di sana.

Jadi siapapun yang melakukan usaha harus taat aturan.

Sehingga kalau memang ada perubahan yang tidak punya izin, ya tidak boleh beroperasi.

“Inilah semestinya dilakukan, karena sebagai pengalaman,” tegasnya.

Sehingga semuanya tepat sasaran dan adil.

Ia berharap dengan adanya Perda No 5 Tahun 2020, tentang tata kelola kepariwisataan.

Bisa memberi angin segar, dan aturan ini bisa membuat tata kelola pariwisata Bali jauh lebih bagus dari sebelumnya.

Namun saat ini, solusi terdekat adalah bantuan hibah kepada asosiasi pariwisata selain hotel dan restoran.

“Kalau hibah diperluas dan itu ada, maka Asita juga dipastikan dapat karena anggota kami membayar pajak” ucapnya lagi.

Jangan sampai hanya itu-itu saja yang dapat. Sebab harus jelas parameternya.

Asita 1971 berharap pemerintah akan bijaksana melihat ini semua.

Sertifikasi CHSE Untuk Pelaku Parekraf / Foto : Kemenparekraf.go.id

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa saat dikonfirmasi mengaku pihaknya belum mengetahui mengenai kabar kelanjutan pinjaman lunak tersebut.

Pasalnya, pihak yang menangani mengenai hal tersebut adalah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali.

“Soal itu di GIPI yang nanganin, tyang tidak mengikuti, Gus Agung tanya ya,” katanya, Selasa 23 Maret 2021.

Berharap Target Jokowi

Terpisah, Ketua GIPI Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana membenarkan bahwa saat ini pemerintah pusat sedang membalas skema pinjaman tersebut.

Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya korupsi atau penyelewengan anggaran.

Untuk itu, ia meminta pelaku pariwisata diharapkan bersabar menunggu.

“Kalau yang soft loan kita sudah ajukan. Dari Jakarta sedang mencari bentuk seperti apa, supaya mereka nggak disalahkan, supaya nggak jadi masalah ke depan,” ujarnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi massal bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. (Foto: Kemenparekraf)

Gus Agung, sapaan akrabnya, menyebutkan, pinjaman tersebut akan digunakan sebagai modal kerja para pelaku pariwisata untuk menyambut pembukaan pariwisata Bali yang dicanangkan Presiden Jokowi pada Juli 2021 ini.

“Jadi kita perlu modal kerja, untuk pembukaan pariwisata yang ditarget Pak Presiden Juli ini,” paparnya.

Ia mengatakan, pinjaman tersebut dari penerimaan negara atau devisa uang berasal dari penerimaan pajak pariwisata Bali ke pusat.

Ia menjelaskan, dari jumlah Rp 9,4 triliun itu apabila disetujui akan dicadangkan sebesar 10 persen atau Rp 940 miliar sebagai dana cadangan.

“Oh nggak itu nggak ada bagi, itu nilainya 10 persen dari devisa pajak yang kita setorkan dulu, yang kita setorkan itu Rp 9 T, jadi kita 10 persennya nanti kita cadangkan,” jelasnya.

Gus Agung menyebutkan, secara teknis nantinya diharapkan oleh pihaknya dana tersebut dicairkan melalui bank-bank pemerintah, melalui uji kelayakan sebelum disalurkan kepada para pelaku pariwisata yang membutuhkan.

“Teknisnya harapan kita nanti lewat bank. Kalau layak dapat Rp 1 T, ya Rp 1 T. Jadi nggak kayak hibah. Ya penting itu, perusahaan kalau nggak dari 2019 sampai 2020 nggak ada masalah ya itu bisa klaim,” paparnya.

Saat disinggung apakah skema soft loan tersebut bakal menjadi obat pemulihan pariwisata Bali, Gus Agung tidak mau berandai-andai.

Ia hanya menyebutkan, pihaknya berharap dalam dua tahun ke depan pariwisata Bali mampu bangkit kembali normal.

“Wah nggak ada yang bisa prediksi ya. Kita harap dua tahun. Kalau belum bagus, ya bisa diperpanjang lagi. Sekarang pemerintah sudah membantu pemulihan pariwisata Bali, melalui vaksin, terus wisdom, dan lain-lain. Sekarang pemulihan industrinya ya ini, yang Rp 9,4 T,” katanya.

 

Leave a Reply