Singapore Airline Minta Maaf Penerbangan ke Bali Ditunda, Pelaku Pariwisata: Semua Jadi Ambyar

Ilustrasi - Singapore Airline Minta Maaf Penerbangan ke Bali Ditunda, Pelaku Pariwisata: Semua Jadi Ambyar

ihgma.com – Rencana Singapore Airline kembali membuka rute penerbangan internasional dari Singapura ke Bali mulai Selasa (4/5/2021) ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Penundaan itu terjadi setelah Satgas Covid-19, DGCA, Kemenkes, CIQ mengelurakan aturan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sesuai Surat Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Nomor SR.03.04/II/1084/2021 Tanggal 28 April 2021 dan hasil dari koordinasi Kantor Otban IV bahwa Pintu Masuk (Entry Point) bagi PPLN hanya diperbolehkan 4 bandara internasional saja yakni CGK (Cengkareng), KNO (Kualanamo), SUB (Juanda) dan MDC (Menado).

Kecuali untuk penerbangan internasional kargo masih diperbolehkan di luar 4 bandara tersebut sesuai ketentuan.

Pertimbangan pengambilan keputusan tersebut yakni meningkatnya kasus terpapar Covid-19 beberapa negara (India, Pakistan, Filipina) secara signifikan dan pertimbangan Potensi Satgas Covid-19 Dalam Penanganan PMI yang masuk ke daerah masing-masing.

“Sehubungan dengan peraturan yang baru dikeluarkan di Indonesia, Singapore Airline tidak akan memulai kembali layanan Singapura dan Denpasar pada 4 Mei 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata Manager Public Relations Singapore Airline, Glory Henriette seperti dilansir Bali Tribun.

Dengan ditundanya layanan rute Singapura-Denpasar PP tersebut, pihak Singapore Airline akan menghubungi seluruh pelanggannya.

“Singapore Airline akan menghubungi seluruh pelanggan yang terkena dampak penangguhan penerbangan internasional di Denpasar untuk menawarkan bantuan yang diperlukan.

“Kami mohon maaf kepada pelanggan batas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” ujar Glory Henriette.

Plt Kepala Otoritas Bandara Wilayah IV, Noviansyah mengaku sudah mendapatkan informasi tersebut.

“Untuk sementara ini kami mendapat info seperti itu, kami masih menunggu formalnya dari DGCA (Directorate General of Civil Aviation atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) pusat,” kata Noviansyah.

Dia mengatakan, keputusan diambil instansi pusat, Ditjen Udara berkoordinasi dengan Kemenkes, Kemenlu, Ditjen Imigrasi dan Satgas Covid-19 pusat.

“Pertimbangannya pusat yang dapat menjawab, intinya terkait pandemi Covid-19, kami pun masih menunggu keputusan resmi dari DGCA pusat,” jelasnya.

Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Taufan Yudhistira mengatakan, pihaknya akan mengadakan pertemuan membahas hal tersebut.

“Hari ini (kemarin, Red) kami melakukan rapat lagi koordinasi dengan Otoritas Bandara Wilayah IV. Nanti kami update hasil rapat koordinasi ini. Kami belum bisa memberikan statemen lebih jauh karena baru akan rapat lagi,” ujarnya.

Sayangkan Keputusan Pemerintah
Pengamat yang juga pelaku pariwisata Bali, Puspa Negara menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang memutuskan Bandara Ngurah Rai Bali tidak termasuk entry point PPLN, meskipun untuk penerbangan membawa kargo masih dibolehkan.

“Hal ini sangat tidak masuk logika alias out of the box di tengah persiapan gencarnya program FCC atau Free Covid Corridor.

“Direalisasikan dengan pembentukan zona hijau atau green zone di tiga kawasan secara massif yang dilakukan oleh pihak Bandara dan Pemerintah Daerah,” ujar Puspa Negara, Senin.

Menurutnya, Pulau Dewata sebagai destinasi internasional dan penyumbang devisa yang tinggi bagi negara, upaya penguatan standar protokol kesehatan yang sangat tinggi ternyata tidak menjadi jaminan Bandara Ngurah Rai jadi entry point PPLN.

“Semua menjadi ambyar, hanya karena surat tersebut yang tidak memikirkan secara arif dan tajam bahwa Bali adalah destinasi utama Indonesia.

“Justru aneh Bandara Kualanamu Medan yang ditemukan penggunaan daur ulang alat rapid antigen justru dinyatakan boleh beroperasi. Ini sangat tidak logis dari perspektif manapun,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dia atas nama masyarakat pariwisata Bali memohon kepada Bapak Presiden, Menteri Parekraf, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Otoritas Bandara, Satgas Covid-19 pusat untuk bisa menunjukkan alasan atau tolak ukur absolut yang digunakan dalam membuka ke empat bandara tersebut dan untuk Bali persyaratan apa yang tidak dipenuhi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Bali yang paling terpuruk bahkan masyarakat kita terutama di destinasi wisata sudah mati suri, ternyata tidak menjadi prioritas bagi pemegang kebijakan untuk diperhatikan.

“Di sisi lain saya berharap pihak Bandara Ngurah Rai harus punya bargaining position yang tinggi.

“Justru ada bukti bahwa negara Singapura melalui maskapainya Singapore Airline sudah melihat Bandara Ngurah Rai dan Bali layak dikunjungi dengan membuat flight schedule 2 kali seminggu PP mulai 4 Mei 2021,” tutur Puspa Negara.

“Tolong Bapak Presiden cermati perilaku menteri-menteri yang terkait dengan kondisi ini, karena hal ini jelas antagonistik dan berbalik arah dengan statemen Bapak Presiden, tanggal 10 Maret untuk membuka Bali secara perlahan melalui tiga zona hijau serta kawasan Bandara,” katanya.

 

Leave a Reply